pp no 49 tahun 2022

PP No. 49 Tahun 2022 - JDIH BPK RI adalah aturan pemerintah yang baru saja diterbitkan. Aturan ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibebaskan atau tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu dan/atau pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean. Ada 22 jenis BKP strategis yang dibebaskan dari PPN dan 20 jenis BKP yang penyerahannya dibebaskan pajak, termasuk barang kebutuhan pokok. PP 49/2022 memetakan semua pajak yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendetails aturan turunan yang diterbitkan. Artikel ini menjelaskan objek impor yang dibebaskan PPN sesuai dengan PP-49/2022, objek impor yang tidak dipungut PPN, objek jasa yang dibebaskan PPN, dan objek jasa yang tidak dipungut PPN. Terlebih lagi, PP 49/2022 merupakan peraturan yang memetakan pajak-pajak yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendetails Aturan turunan yang diterbitkan. PP No. 49 Tahun 2022 juga berguna bagi wajib pajak untuk memahami perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan lembaga pengelola investasi dan/atau entitas yang dimilikinya. Meskipun demikian, Bupati Ponorogo tetap mengingatkan agar wajib pajak melaporkan SPT Tahunan lebih awal. PP No. 49 Tahun 2022 juga mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Oleh karena itu, PP No. 49 Tahun 2022 - JDIH BPK RI sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pajak dan perpajakan di Indonesia.