login monev 2016

Login E-Monev Katalog Selamat datang di halaman Login E-Monev Katalog. Ini adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pengguna TA Prov/KAB, PD dan PLD, Anda dapat menggunakan username (NIK) dan password yang sama dengan aplikasi DRP Login. Pastikan Anda sudah memiliki akun Beasiswa Pendidikan Indonesia sebelum melakukan login. Jika Anda lupa password Monev, silakan gunakan fungsi Lupa Password untuk mengembalikan akses akun Anda. Pemulihan Ekonomi Nasional Versi 1.2.0 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah disediakan. Laporan Monev 2016 merupakan salah satu tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi di pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebaiknya penggunaan istilah monev dihindari karena dapat merancukan antara dua hal yang berbeda. Penggunaan istilah monitoring atau pemantauan dan evaluasi secara terpisah akan membantu melaksanakan perbedaan proses, tujuan, dan kegunaan masing-masing. SiMonev-KIP PPID adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi, memonitor, mengklasifikasi, dan memverifikasi updating data dan informasi PPID berupa dokumen dan data publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan Gedung yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi SMART dan melaporkan kinerja pada aplikasi tersebut setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, diharapkan kepada para pengguna untuk melakukan pengisian data/update data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran dengan mengakses alamat Monev DJA di monev.anggaran.depkeu.go.id setiap bulannya dengan cara login. Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan publik, pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.