fishing rights

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya - KOMPAS.com Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah aturan hukum terkait illegal fishing, seperti UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun ... Hak perikanan adalah domain khusus dalam penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hak perikanan adalah pendukung penting untuk aktivitas perikanan yang sah dan mata pencaharian berbasis perikanan. Allison (43 ••: 10) menyatakan bahwa "hak perikanan dan hak asasi manusia saling terkait dan mengusulkan untuk memberikan makna yang lebih luas pada istilah 'perikanan berbasis hak' dan untuk menerapkan arsitektur hak perikanan yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan manusia ". Hak perikanan tradisional mensyaratkan bahwa kapal dan alat tangkap ikan sederhana, sementara hak perikanan historis sepertinya tidak jelas membatasi teknologi kapal, kecuali untuk persyaratan penangkapan spesies tertentu. Pembatasan terjadi pada sarana penangkapan. Illegal, unreported, and unregulated fishing atau Yang dikenal sebagai IUU fishing, adalah masalah global. Kasus ini dilakukan oleh pelaku jahat di dalam bayang-bayang laut dunia ... Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menganggap illegal fishing dan ancaman terhadap hak kedaulatan sebagai tantangan utama bagi pengembangan ekonomi laut berkelanjutan Indonesia. Definisi yang lebih jelas mengenai hak perikanan Inggris juga diinginkan, karena perairan Inggris semakin ramai. Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, infrastruktur kabel bawah laut, dan ekstraksi minyak dan gas di lautan bisa memengaruhi hak perikanan, dan pasti ada perselisihan mengenai hak dan kewajiban setiap industri.