pasal main slot

Aturan Perjudian dan Permainan Judi dalam Hukum Indonesia - Hukumonline Kode Undang-undang Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tindakan kriminal perjudian di Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Penuntut umum menggunakan pasal-pasal ini untuk menuntut pelaku perjudian, tergantung pada unsur mana yang terbukti. Pada tahun 2020, sebanyak 4.603 kasus perjudian ditangani di seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan konten judi online dan/atau judi slot semakin meningkat. Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum bermain slot adalah haram karena dianggap bagian dari mayshir (judi) yang dimainkan dengan tujuan bertaruh untuk memenangkan uang. Meskipun judi online atau apapun itu dilarang, praktek judi online masih sering terjadi, bahkan cara judi online saat ini semakin beragam seperti judi online 24 jam slot, togel, poker, dan judi bola. Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tindak pidana perjudian, sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.11 Tahun 2008 dan Pasal 45 ayat (2) No.19 Tahun 2016 mengatur tindak pidana perjudian online. Instruksi Kementerian Komunikasi dan Informatika termasuk Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur ketentuan pidana bagi orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi atau terlibat dalam perusahaan perjudian. Aturan hukum untuk permainan judi seperti game slot online diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, sedangkan para pelaku dan distributor muatan perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar menurut Undang-Undang ITE. Ketika penggunaan judi online meningkat, instruksi semacam itu diterbitkan sebagai tindak lanjut Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun judi online dilarang, praktek ini masih sering terjadi, maka semua pihak diharapkan untuk bisa menghentikan praktik judi online yang menyebarkan konten tersebut.