sistem pemerintahan yunani kuno

Dari buku teks bebas Wikibuku bahasa Indonesia, dapat diketahui bahwa peradaban Yunani Kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan, karena ada banyak negara kota di Yunani kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan yang baik juga terus berubah seiring waktu. Sistem pemerintahan Yunani Kuno sangat beragam karena masing-masing wilayah (Negara Kota atau Polis) memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dalam peradaban Yunani kuno, polis Sparta dan Athena adalah yang paling terkenal. Peradaban Yunani Kuno sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa, maupun kemunculan Renaisans di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan Neo-Klasik abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Biasanya, jenis pemerintahan yang relevan dengan Yunani kuno terdaftar sebagai tiga: Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Aristoteles membagi masing-masing menjadi bentuk baik dan buruk. Demokrasi dalam bentuk ekstrimnya adalah kekuasaan massa. Peradaban Yunani Kuno adalah negara kota (city state) yang terdiri dari banyak polis (kota berdaulat). Dalam buku Sejarah Eropa, terdapat dua polis yang menjadi representasi polis-polis di Yunani Kuno, yaitu Polis Sparta dan Athena. Sistem demokrasi di Yunani Kuno menerapkan jenis demokrasi langsung atau direct democracy. Pada saat yang sama, Romawi kuno menerapkan sistem republik pada 500-27 SM dan kemudian sistem pemerintahan kekaisaran pada 27 SM-1453 M. Sistem demokrasi menjadi warisan peradaban Yunani Kuno dalam bidang politik yang banyak digunakan oleh negara-negara dunia. Menurut laporan Pew Research Center, pada akhir tahun 2017, lebih dari setengah pemerintahan di dunia menganut sistem demokrasi. Sebelum era demokrasi, Yunani kuno mengalami pertikaian berdarah. Baru pada sekitar abad ke-5 SM, demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang lebih diterapkan di Yunani Kuno. Pemerintahan Sparta tidak diatur oleh dewan rakyat. Sementara itu, pemerintahan Athena menerapkan sistem demokratis oligarki. Pemerintahan berada di bawah pimpinan orang-orang terhormat, tetapi rakyatlah yang memegang kendali kekuasaan.