pp mikey kecil

PP No. 7 Tahun 2021 - JDIH BPK RI Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021. Peraturan ini mengatur mengenai modal dasar perseroan, pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMKM. Di dalam peraturan ini, Menteri dan Kementerian yang bersangkutan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di Indonesia. Dalam konteks UMKM, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM. Sebagian dari mereka menganggap bahwa pengenaan tarif pajak lama yang bersifat final sebesar 1% cukup memberatkan dan kadang sering dikeluhkan. Namun, dengan adanya PP No. 7 Tahun 2021, diharapkan dapat memberikan solusi dan kemudahan dalam menjalankan usaha bagi koperasi dan UMKM. Peraturan ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.